Sejumlah politikus PDIP bahkan menolak rencana kenaikan tersebut. Bahkan para politisi PDIP menyebut, JK sebagai orang yang paling bernafsu untuk menaikkan harga BBM. Suara PDIP pun terbelah soal kenaikan harga BBM itu.
Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon tak sependapat dengan pemerintah terhadap wacana kenaikan harga BBM. Effendi menolak rencana itu karena tidak menyelesaikan akar masalah.
Senada juga diungkapkan politisi PDIP yang lain seperti Rieke Diah Pitaloka, lalu Dewi Aryani dan lainnya. “Ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM. Lagi pula, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya seperti BLT dan BLSM pasti akan membuat rakyat sejahtera. Yang sudah pasti, subsidi BBM dicabut, harga BBM ke rakyat pasti naik, yang pasti akan lahirkan efek domino pahit bagi rakyat,” ungka Rieke, Rabu (5/11).
Rieke mengatakan, Presiden Jokowi pernah menjelaskan bahwa tanpa perlu mencabut subsidi BBM, pemerintah bisa menjalankan program yang penting dan ditunggu rakyat.
Menurut Rieke, pemerintahan Jokowi tidak akan mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. Hal itu berbeda dengan pandangan Jusuf Kalla yang ingin segera menaikkan harga BBM.
“Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP sebagai bukti jalankan perintah konstitusi. Tapi, saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945,”ungkapnya.
Dijelaskan Rieke, alasan bahwa kas negara kososng (defisit) hanya mengada-ada. "Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'. KIS, KIP tak ada hubungannya dengan kenaikan BBM, itu program unggulan yang harus dipenuhi sebagai janji kampanye, bukan sebagai kompensasi kenaikan BBM," ujarnya.
Senada juga dikatakan politikus PDIP lainnya, Dewi Aryani yang meminta Presiden Jokowi tidak gegabah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, masih banyak cara untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia.
"Sebaiknya pemerintah jangan gegabah mengambil keputusan menaikkan harga yang angkanya signifikan sebagai langkah final. Masih banyak celah dan cara yang bisa diterapkan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan mengurangi beban APBN," katanya, Rabu (4/11).
Mantan anggota komisi VII DPR ini mengatakan, saat ini harga minyak dunia bergerak turun. Hitungan dia, jika harga minyak dunia US80 per barel, maka kisaran harga BBM subsidi jenis premium Rp 8.500. Kemudian, kalau bergerak turun menjadi US70 per barel, sedianya harga BBM jenis Premium Rp 7.800.
"Hitungan ini dengan asumsi distribution cost yang konstan dan alpha Pertamina Rp 766 sesuai APBN 2015. Menurut hemat saya, alpha mestinya bisa diturunkan seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Jadi, harga Premium bisa ikut turun," terangnya.
Doktor Ahli Kebijakan Energi itu menambahkan, yang paling penting dipikirkan saat ini adalah mengubah sistem subsidi (menjadi fixed subsidy), supaya tidak jadi masalah kalau harga minyak naik lagi.
Sedangkan Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan sebagai partai pemerintah, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa mengikuti pola pikir partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.
"Sikap PDIP sebagai partai yang berada di pemerintahan, kita percaya arah pemerintahan yang ditunjukkan Jokowi-JK yang pro rakyat," ujar Hasto, Rabu (5/11).
Hasto menyebut kebijakan pro rakyat ini ditunjukkan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang langsung direalisasikan. Program ini untuk persiapan kenaikan harga BBM.
Apakah DPP PDIP bakal memberikan sanksi tegas bagi kader yang mbalelo menolak kenaikan harga BBM?. Dia tidak menjawab tegas karena kebijakan kenaikan BBM masih sebatas wacana.
Ketua DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari berharap agar Jokowi bisa mencari solusi alternatif, selain menaikkan harga BBM. Mengingat persoalan ini tengah menjadi sorotan publik. "Yang saya tahu pemerintah sedang kesulitan dana, tapi kita dengar dulu upaya-upaya mereka untuk mengatasi. Kali sudah ada jalan keluar selain menaikkan harga BBM," tuturnya.
Sedangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP meminta agar pengalihan anggaran dari kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan pada sektor yang lebih bermanfaat selain bantuan langsung ke masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden JK, Husein Abdullah mengomentari tudingan politikus PDIP, Effendi Simbolon yang mengatakan JK bernafsu menaikan harga BBM.
Husein mengungkapkan, PDIP sudah setuju dengan kenaikan BBM tersebut, lantaran program-program Jokowi sebagian dibuat oleh partai berlambang banteng mocong putih itu. Dengan demikian Effendi yang mengatakan PDIP belum setuju naiknya BBM tidak mengatasnamakan partai melainkan pribadi saja.
"Jadi sebagian orang-orang dari PDIP, menyusun program Jokowi-JK. Jadi apa masalahnya. Kalau menurut saya itu pribadi, dan tidak ada pernyataan resmi dari PDIP. Baik itu secara partai maupun di parlemen. Oleh karena itu biasa saja," tegasnya.
diolah dari : Okezone | Detik
EmoticonEmoticon