Presedium Kamerad, Haris Pertama dalam orasinya mengatakan, DPR telah menghilangkan hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya lewat Pilkada tidak langsung. "DPR telah merebut hak-hak rakyat, ini harus kita lawan," tegas Haris di lokasi, Jumat (10/10).
Oleh karenanya, jika Pilkada tidak dikembalikan kepada rakyat, maka Haris mengingatkan untuk tidak menyalahkan pihak manapun dan membiarkan rakyat yang menghukum. Menurutnya, aksi itu akan terus dilakukan sampai Pilkada benar-benar kembali diberikan kepada rakyat.
"Kami akan terus aksi, akan lebih besar lagi massa yang akan diturunkan, DPR jangan main-main sama rakyat, kami anggap Undang-undang Pilkada tidak berpihak kepada rakyat, kita akan lawan terus apapun caranya," tukasnya.
Dalam melakukan aksinya, massa membawa poster yang dipasang di pagar Gedung DPR dengan bertuliskan 'Kembalikan Suara Rakyat', 'Jangan Rampas Hak Rakyat' dan'Tolak Pilkada Tidak Langsung'. Dengan mengendarai mobil lengkap dengan sound system, massa juga meminta agar DPR membatalkan Undang-undang Pilkada dengan tidak menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY yang sampai saat ini belum dibahas oleh DPR.
Sumber: Okezone
EmoticonEmoticon